Suahasil Buka Jalan Baru Pengaduan Kemenkeu, Publik Tetap Bisa Laporkan Dugaan Pelanggaran

InfoRLX | Disponsori ROLEX878

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan tidak membuat akses masyarakat untuk menyampaikan laporan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhenti. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan berbagai saluran pengaduan tetap tersedia dan tengah menyiapkan mekanisme yang lebih terintegrasi.

Langkah tersebut muncul setelah sebelumnya masyarakat mengenal kanal “Lapor Pak Purbaya”, yang dibuka oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menampung laporan maupun keluhan terkait lingkungan Kemenkeu.

Suahasil menyampaikan bahwa masyarakat masih dapat menggunakan kanal pengaduan yang sudah tersedia, termasuk untuk persoalan perpajakan serta kepabeanan dan cukai.

Menurutnya, Kemenkeu juga terbuka terhadap laporan mengenai berbagai persoalan lainnya. Ke depan, pemerintah berencana menyediakan daftar atau kanal yang lebih terstruktur sehingga masyarakat dapat mengetahui jalur yang tepat untuk menyampaikan pengaduan.

Pengaduan Akan Ditangani Secara Institusional
Suahasil mengatakan pengelolaan laporan tidak semata-mata bergantung pada figur Menteri Keuangan. Mekanisme pengaduan akan diarahkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan Kemenkeu.

Untuk pengawasan internal, Suahasil meminta Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh turut mencermati laporan yang masuk.

Setiap laporan nantinya akan ditelaah dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun tetap didorong menggunakan jalur pengaduan resmi yang tersedia di lingkungan Kemenkeu.

“Dengan demikian, fungsi pengawasan publik tetap memiliki ruang melalui mekanisme yang disediakan kementerian,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Bukan Hanya Soal Pajak
Kanal pengaduan Kemenkeu selama ini mencakup sejumlah bidang. Suahasil menyebut laporan terkait pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai beberapa saluran yang dapat digunakan masyarakat.

Rencana penyusunan kanal yang lebih terintegrasi diharapkan memudahkan masyarakat menentukan tempat pengaduan sesuai persoalan yang hendak dilaporkan.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa laporan yang masuk akan menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi internal, bukan sekadar diterima tanpa tindak lanjut.

Bagi publik, keberadaan saluran tersebut menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan persoalan di lingkungan kementerian melalui jalur resmi.

InfoRLX akan terus menyajikan perkembangan kebijakan ekonomi dan pemerintahan dengan mengutamakan informasi yang dapat diverifikasi.

InfoRLX — Disponsori ROLEX878.